Monday, 26 June 2017

Pembangunan Papua Terlambat, Mengapa?

Papua sebagai bagian dari Indonesia yang memiliki luas wilayah 140.376 km2 (tidak termasuk Papua New Guinea) adalah salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Papua juga memiliki gunung tertinggi di Indonesia yaitu dengan ketinggian 4.884 mdpl. Dengan ketinggian tersebut, salah satu puncaknya yaitu Puncak Carstensz memiliki suhu hingga 1 Derajat Celcius. Ditambah dengan perjalanan bebatuan yang terjal dan hamparan bongkahan es yang menyelimuti sebagian jalan membuat perjalanan menuju puncak ini menjadi sangat menantang.



Sumber Foto : disini

Dengan keindahan alam yang ada di Indonesia bagian Timur ini, sayangnya tidak di imbangi dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada di kota tersebut.

Pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat ini masih terbilang terlambat. Padahal menurut data dari kementrian PUPR, dana APBN yang di alokasikan untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat tidaklah sedikit. Padahal kalau dilihat, aktifitas yang terjadi di masyarakat tidaklah salah, lantas dimanakah Dana APBN yang seharusnya untuk membangun Papua dan Papua Barat ?

Sumber foto disini


Sentani merupakan Daerah Kabupaten dari Jayapura yang dimana adalah salah satu tempat perputaran roda dan penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya aktifitas yang cukup sibuk dikota tersebut terutama di Bandar Udara Sentani Jayapura. Bandara dengan panjang lintasan 2500 meter dan lebar lintasan 45 meter melayani 150 - 160 Takeoff dan Landing pesawat, khususnya 60-70% penerbangan kargo dan sisanya melayani penerbangan penumpang. Penerbangan kargo ini membawa barang yang akan di distribusikan ke daerah-daerah pedalaman lainnya untuk memasok kebutuhan yang ada disetiap daerah.

Sumber foto disini


Pelabuhan Laut yang ada di kota Jayapura juga menjadi pintu gerbang suatu roda perputaran perekonomian yang datang dan dikirim dari Provinsi lain dan pulau lain seperti Sulawesi, Jawa dan sebagainya. Arifin Pulungan selaku Sie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Kelas IIA Jayapura, dalam wawancaranya mengatakan kunjungan peti kemas di pelabuhan jayapura tahun 2014 mencapai angka 81.771 Teus (1 Teus = 20 Ton).

Dengan masuknya Laba nasional maupun Internasional ke kantong pemerintah menjadikan beberapa kota besar terlah berubah menjadi pesat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang terus berlanjut di beberapa daerah seperti Jayapura, Sorong, Biak, Timika dan lain sebagainya. Tetapi hal ini menjadi tidak meratanya pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat.

sumber foto disini



Teknologi yang masuk ke Papua dan Papua Barat dirasa belum dapat dinikmati diseluruh penjuru Papua dan Papua Barat. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi daerah lain yang tidak tersentuh oleh teknologi, karena semakin tertinggal dari daerah lain.

sumber foto disini


Beberapa tahun terakhir, Pemerintah pusat telah berusaha keras untuk membuka akses jalan menuju daerah-daerah yang terisolasi. Pembangunan jalan-jalan dan jembatan yang dimana topografi dan cuaca yang ada sangat sulit. Hal ini menjadi langkah awal komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan yang ada di Papua dan Papua Barat.

Berkembangnya kota-kota di Papua dan Papua Barat ini menuju titik terang, dimana pembangunan sekolah-sekolah dan infrastruktur untuk menunjang kehidupan yang baik di tanah surga ini. Di kota kelahiran Nowela Elizabeth Mikhelia Auparay (juara 1 Indonesian Idol tahun 2014) adalah Wamena, menjadi salah satu daerah yang hingga kini masih berkembang. Kesulitan yang ada di kota Wamena ini adalah dengan topografinya yang berada ditengan papua dan dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi.

Kota Wamena
Sumber foto klik disini


Kota wamena ini berada di bawah kaki Pegunungan Puncak Jaya. Dengan suhu siang mencapai 19-22 Derajat Celcius dan mencapai angka 13-15 Derajat Celcius pada malam hari, menjadikan kota ini begitu dingin. Menurut Armina Wenda (penjual sayur di pasar tradisional Wamena) pernah mengikuti Program pemerintah yaitu Mikro Kampung Asli Papua, dimana ia diberi dana modal sebesar 3 Juta rupiah. Dari dana tersebut, Armina telah berhasil memutarkan uang yang dimilikinya dari tahun 2003 hingga saat ini ia berhasil membeli tanah dan berhasil menyekolahkan anaknya yang saat ini berada di bangku kuliah.

Sumber Foto klik disini


Jayapura merupakan kota yang berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Papua New Guinea, dimana yang menarik adalah masyarakat yang berada di Papua New Guinea lebih memilih untuk berbelanja bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya di Papua Indonesia, karena yang dirasa lebih ekonomis. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa tidak selamanya harga di Papua itu melonjak tinggi berbeda dengan yang ada di Provinsi dan kota-kota lainnya.



Dengan adanya Pemberian Hak untuk mengelola sendiri Tanah Papua dan Proteksi terhadap Globanisasi dan Migranisasi yang menjadi suatu dialeg etika peradaban, maka diberikan Prioritas Bagi Orang Asli Papua Untuk Menempati Segala Sendi Kehidupan Baik di Pemerintahan Maupun di Swasta. Dengan adanya ini, peluang untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat sangat terbuka lebar. 



"Saya sudah bekerja di bawah tambang ini kurang lebih sudah 10 tahun. Pada dasarnya sebagai pekerja papua, kami diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Karena perusahaan ini menyediakan tempat-tempat pelatihan, pendidikan, kursus, training untuk meningkatkan skil dan kompetensi yang dibutuhkan" kata Engel Enoch selaku Manager DOZ Development & Construction dibawah PT. Freeport Indonesia.

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah yang termarginalkan adalah orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak mau berusaha. Ini yang menjadi keluh kesah banyak orang-orang Papua yang sudah berhasil terhadap masih kurang nya minat yang dimiliki oleh masyarakat Papua itu sendiri untuk mencari tahu dan berusaha agar lebih sejahtera. Mereka lebih banyak bermalas-malasan dan menunggu untuk pekerjaan yang menghampirinya.



Bebasnya penjualan minuman keras di Papua tentu menjadikan dampak buruk terhadap anak-anak muda yang ada disana. Gubernur Papua Periode tahun 1998 - 2000, Freddy Numberi mengatakan bahwa "Masalah Minuman Keras yang begitu besar ini merusak generasi muda kemudian pelacuran dan sebagainya dan juga terjadi kerusakan lingkungan."



Kembali pada topik utama, dimana setelah 7 dekade Indonesia Merdeka, apa yang terjadi dengan Papua?
Dengan Undang-undang Otonomi Khusus, sejak tahun 2002 hingga 2015 Indonesia telah mengucurkan dana sebesar Rp. 56,85 Triliun untuk Papua. Bahkan alokasi APBN untuk Papua dan Papua Barat mencapai lebih dari 200 Triliun hanya dalam 5 tahun sejak tahun 2003.
Namun mengapa dana sebesar ini belum bisa men-sejahterakan masyarakat asli Papua yang hanya berjumlah 3,4 juta ?
Bahkan berdasarkan data statistik, 30% penduduknya hidup berada dibawah garis kemiskinan.

Dana yang diberikan untuk Papua dan Papua Barat begitu besar, tetapi kita lihat hasilnya sampai saat ini belum bisa dirasakan seluruh masyarakat. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat, ada apa? dimana salahnya?



"Uang yang diberikan dari pemerintah pusat, dari pemda, dari LPM-AK bahkan dari Freeport pun, Tapi tidak jelas salah dipakai, salah memanagement sehingga hasilnya tidak kelihatan. Penataan kota yang bagus yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi disini. Kota yang penuh dengan sampah, debu, jalan berlubang yang ada kacau balau. Fasilitas-fasilitas umum seperti sarana olahraga sama sekali tidak ada. Padahal masyarakat ini hidup diatas daerah penghasil, tapi masih hidup dibawah garis kemiskinan. Itu yang orang pertanyakan salahnya dimana." Kata John Nakiaya selaku Pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro (LPM - AK).

Disini Pemerintah Provinsi dan kabupaten harus terlibat. Dalam hal ini tidak semena-mena menyalahkan pemerintah pusat. Karena pada dasarnya Pemerintah Pusat sudah banyak memberikan kewenangan kepad Pemerintah Daerah. Tinggal bagaimana daerah mengelolanya. Dengan pimpinan pemerintahan dan pejabat daerah yang sudah merupakan putera daerah, sangat disayangkan belum mampu menyejahterakan masyarakatnya. Walaupun begitu besar dana yang dikucurkan.



Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih yaitu Apollo Safanpo, Hampir semua daerah di Papua memiliki sekolah SD, tapi SMP nya hanya 2. Kemudian setelah mereka lulus SMP, yang ada adalah SMA nya hanya 1. Keadaan ini identik yang terjadi di kabupaten-kabupaten diseluruh Papua. 

"Bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan dana yang sngat-sangat luar biasa. Masih banyak tidak nyambungnya antara uang yang masuk dengan kinerja pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota." kata Prof. Dr. Bahrullah Akbar selaku Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Berikaitan dengan dana kompensasi yang diberikan PT. Freeport Indonesia untuk pembangunan di Papua, John Nakiaya menjelahkan "Memang benar waktu itu diserahkan kepada masyarakat dana hibah, dan waktu itu ada 7 suku. Saat itu dibentuk lembaga pengembangan masyarakat di Irian Jaya. Tahun 1998 sampai tahun 2000, Audit. Dana keluar banyak tapi laporan pertanggung jawaban tidak ada. Bahkan banyak catatan yang tidak jelas. Sebenarnya manfaatnya besar, Tetapi ada banyak orang yang hancur dengan dana ini. Jadi mereka terima dana dan bersenang-senang. Minum, Mabuk dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah".


Sumber foto : klik disini


Ditahun 2017 ini, pemerintah pusat yang sekarang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua dan Papua barat. Dengan turun langsungnya pemerintahan dan pengawasan langsung dari Presiden Jokowi, pembangunan di Papua mulai terasa nilai positifnya. Ini terlihat dengan program pemerintah yang membangun 2 Mega Proyek yang sangat besar, yaitu Jalan Trans Papua yang menghubungkan Berbagai kota dan pelosok pedalaman, Serta juga Mega Proyek pembangunan lainnya adalah Pengadaan Kereta Api di Tanah Papua.

Sumber foto klik disini


Jalur yang dibangun dalam Trans Papua adalah :
Manokwari - Kambuaya - Sorong (596 km)
Nabire - Windesi - Manokwari (827 km)
Wamena - Mulia - Ilaga - Enarotali (466 km)
Wamena - Elelim - Jayapura (585 km)
Enarotali - Wagete - Nabire (285 km)
Wagete - Timika (196 km)
Wamena - Habema - Kenyam - Mamugu (295 km)
Kenyam - Dekai (180 km)
Dekai - Oksibil (225 km)
Waropko - Oksibil (136km)
Merauke - Tanah Merah - Waropko (543 km)



Sumber Foto klik disini

Rencana Jalur Kereta Api di Papua :
Sorong - Manokwari
Manokwari - Nabire
Nabire - Timika
Nabire - Sarmi
Sarmi - Jayapura




Dengan total panjang Trans Papua mencapai 4.330,07 kilometer, hingga saat ini, pembangunan jalan tersebut telah terhubung 3.851,93 kilometer. Dari sini dapat dilihat bahwa Mega Proyek ini telah mencapai 88,9% pengerjaan.



Sedangkan untuk Mega Proyek pengadaan kereta api di tanah Papua, sampai saat ini belum memasuki tahan konstruksi. Berdasarkan data dari detik.com, proyek ini membutuhkan dana sebesar Rp. 10,33 Triliun. Dengan tahap pengadaan lahan di tahun 2017 - 2019 dan tahap konstruksi dimulai tahun 2018-2019.

Pentingnya akses jalur darat yang dibuka oleh pemerintah dan aparat Negara sangat berdampak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan di papua dan Papua Barat. Yang menjadikan bahan-bahan menjadi mahal di Papua adalah tidak adanya jalur darat sehingga untuk mengalokasikan kebutuhan pokok ke daerah pedalaman harus menggunakan pesawat dari Bandar Udara sentani. Hal ini yang membuat harga bahan pokok dipedalaman menjadi tinggi.

Dibangunnya Trans Papua ini, dapat memudahkan pendistribusian bahan-bahan pokok ke daerah-daerah pedalaman melalui jalur darat sehingga harga yang ada di daerah tersebut dapat turun menjadi jauh lebih murah. Dan juga diharapkan dapat berkembangnya pemukiman dan penataan wilayah kota yang berkembang mengikuti perkembangan Jalan Trans Papua ini nantinya.


Dengan kedua mega Proyek ini, diyakini bahwa semua pembangunan ini akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik.
Dengan itu kami semua berharap bahwa masyarakat dapat mendukung pembangunan dan kinerja pemerintah untuk menyejahterakan tanah Papua agar pemerataan yang ada dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

No comments:

Post a Comment